Anggota Komisi III DPR RI, Pulung Agustanto saat melakukan kunjungan kerja reses ke Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Kamis (10/4/2025). Foto : Yasmin/Andri

PARLEMENTARIA, Palangka Raya - Anggota Komisi III DPR RI, Pulung Agustanto, menyoroti serius persoalan peredaran narkoba yang semakin mengkhawatirkan di Kalimantan Tengah. Dalam keterangannya, ia mengungkapkan keprihatinan atas tingginya kasus peredaran narkotika, terutama jenis sabu, di wilayah tersebut.

“Menurut saya, memang yang jadi perhatian saya adalah mengenai pemberantasan narkoba itu tadi, mengingat ternyata banyak oknum dari kepolisian juga yang ikut terlibat dalam hal ini,” ujar Pulung, usai melakukan kunjungan kerja reses ke Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Kamis (10/4/2025).

Pulung mengaku telah berdiskusi langsung dengan Kapolda Kalimantan Tengah serta Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) terkait upaya pemberantasan jaringan narkoba hingga ke akar-akarnya. Ia juga menekankan pentingnya pengusutan kemungkinan keterlibatan bandar besar dalam distribusi narkoba di daerah tersebut.

Anggota Panitia Kerja (Panja) Narkotika Komisi III ini memberikan apresiasi atas kinerja BNNP Kalimantan Tengah yang telah berhasil mengungkap peredaran narkoba bahkan hingga ke dalam rumah tahanan. Namun, ia tak menampik bahwa masih banyak kendala dalam penanggulangan peredaran narkoba, terutama yang berkaitan dengan luasnya wilayah dan keterbatasan anggaran.

“Bayangkan dari ibu kota provinsi ke kabupaten lain bisa mencapai jarak lebih dari 500 km. Ini menjadi tantangan tersendiri. Kendala lain juga datang dari anggaran yang sangat minim, apalagi setelah adanya kebijakan efisiensi,” lanjutnya.

Ia menegaskan bahwa DPR RI akan mendorong agar persoalan narkotika di Kalimantan Tengah menjadi prioritas dalam pembahasan bersama Kapolri maupun BNN ke depan. Pulung juga menyoroti pentingnya mekanisme rehabilitasi bagi pecandu, termasuk rencana pembangunan rumah sakit rehabilitasi yang hingga kini masih terkendala banyak aspek.

“Pembangunan rumah sakit rehabilitasi itu tidak mudah, karena kompleksitasnya tinggi dan tentu membutuhkan biaya besar. Sementara BNN saja masih kekurangan anggaran untuk operasional. Maka saya pikir, anggaran BNN sebaiknya diprioritaskan lebih dulu untuk menanggulangi bandar-bandar narkoba yang ada,” pungkasnya. (ysm/aha)